Corong Publik News, Singkawang, Kalbar // – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. Panjangnya wilayah perbatasan dengan Malaysia, keberadaan jalur tidak resmi, serta maraknya tawaran pekerjaan bergaji tinggi menjadi sejumlah faktor yang membuat masyarakat rentan menjadi korban perdagangan manusia.
Hal tersebut disampaikan IPDA Rega Nuari Pratama, PS. Panit Subdit III Ditres PPA dan PPOB Polda Kalbar, saat menyampaikan materi dalam Seminar Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis, yang diselenggarakan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas di Dayang Resort, Pasir Panjang, Kota Singkawang, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, IPDA Rega menjelaskan bahwa TPPO bukan sekadar persoalan keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Kejahatan tersebut mencakup proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan hingga penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi.
Penjelasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Menurutnya, terdapat tiga unsur penting dalam mengidentifikasi TPPO, yakni proses, cara, dan tujuan. Unsur proses mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
Sementara unsur cara dapat berupa ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang maupun pemberian bayaran atau manfaat.
Adapun unsur tujuan adalah eksploitasi atau mengakibatkan seseorang mengalami eksploitasi.
“Keberangkatan secara sukarela tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan seseorang menjadi korban TPPO. Banyak korban awalnya berangkat atas kemauan sendiri karena dijanjikan pekerjaan dan gaji tinggi, tetapi setelah sampai di negara tujuan justru mengalami penyiksaan, tidak dibayar, bahkan mengalami eksploitasi,” demikian penjelasan IPDA Rega dalam pemaparannya.
IPDA Rega juga memaparkan sejumlah modus perdagangan orang yang ditemukan dan perlu diwaspadai masyarakat Kalimantan Barat.
Pertama, perekrutan pekerja migran Indonesia nonprosedural. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia, tetapi diberangkatkan tanpa mengikuti prosedur resmi melalui jalur perbatasan tidak resmi.
Kedua, penipuan berkedok perkawinan atau pengantin pesanan. Perempuan muda direkrut melalui perantara dengan iming-iming menikah dengan warga negara asing, khususnya dari Tiongkok. Korban dijanjikan kehidupan yang lebih baik dan pemberian uang mahar. Namun, setelah berada di luar negeri, sebagian korban justru mengalami kekerasan dan eksploitasi.
Ketiga, penawaran pekerjaan palsu. Pelaku menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, pekerja toko maupun pekerja pabrik dengan iming-iming penghasilan besar, tetapi kenyataannya korban justru diperdagangkan dan dieksploitasi.
Keempat, perekrutan melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan platform digital untuk menawarkan pekerjaan tanpa melalui instansi resmi. Bahkan, calon korban terkadang diminta merahasiakan keberangkatannya dari keluarga.
Kelima, prostitusi online. Korban dipasarkan melalui aplikasi komunikasi dan platform digital, termasuk MiChat, untuk kepentingan eksploitasi seksual.
Menurut IPDA Rega, tiga modus yang menjadi perhatian utama di Kalimantan Barat adalah pengiriman PMI nonprosedural ke Malaysia, pengantin pesanan, dan prostitusi online.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia sepanjang kurang lebih 966 kilometer.
Panjang wilayah perbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan, terlebih masih terdapat banyak jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan jaringan perdagangan orang.
Selain faktor geografis, kerentanan masyarakat juga dipengaruhi kondisi ekonomi, kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, budaya merantau, gaya hidup konsumtif, perkawinan usia muda, serta minimnya pengetahuan mengenai migrasi aman.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan mudahnya masyarakat tergiur janji penghasilan tinggi tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja.
Dalam kesempatan tersebut, IPDA Rega menegaskan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membantu kepolisian mengungkap kasus perdagangan orang.
Masyarakat yang mengetahui atau memiliki anggota keluarga yang diduga menjadi korban TPPO diminta segera melapor dengan membawa bukti pendukung, seperti percakapan melalui aplikasi pesan, identitas perekrut, dokumen perjalanan, serta informasi mengenai keberadaan korban di luar negeri.
Laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi, perkara dapat dilanjutkan ke proses hukum.
Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk otoritas di Malaysia, juga diperlukan apabila korban berada di luar negeri dan membutuhkan perlindungan maupun pemulangan.
Ia juga menekankan bahwa penanganan TPPO tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi masyarakat, keluarga, serta lembaga pendamping pekerja migran.
Selain itu, diperlukan penguatan payung hukum di tingkat daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pencegahan dan penanganan TPPO.
Terkait penegakan hukum, IPDA Rega menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang digunakan untuk menjerat pelaku TPPO adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Melalui sosialisasi tersebut, Polda Kalbar berharap masyarakat semakin memahami bahaya perdagangan orang, mengenali modus perekrutan ilegal, serta berani melaporkan apabila menemukan indikasi TPPO.
Perlindungan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat agar tidak semakin banyak warga Kalimantan Barat menjadi korban perdagangan manusia.
Ia juga menyampaikan penggunaan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai salah satu dasar hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Pewarta : Dewi Setia Ningsih
