Corong Publik News, Singkawang, Kalbar // – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Barat, Sutan Ahmad Ridho Harahap, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertema Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis, yang diselenggarakan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas di Dayang Resort, Pasir Panjang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Sutan Ahmad Ridho Harahap menjelaskan bahwa penanganan kasus PMI bermasalah membutuhkan proses pendalaman informasi, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat. Terutama dalam mengungkap proses perekrutan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
Ia mencontohkan kasus seorang warga negara Indonesia yang mendapatkan tawaran pekerjaan melalui akun media sosial dengan iming-iming bekerja sebagai penjaga di Malaysia. Namun, setelah tiba di Sarawak, korban justru dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
Baru lima hari bekerja, korban kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada Polda Jawa Barat dan BP3MI Jawa Barat.
Setelah korban berhasil keluar dari tempat kerjanya, petugas melakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai pihak yang menawarkan pekerjaan, perekrut, hingga orang-orang yang membantu proses komunikasi.
Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada BP3MI Jawa Barat dan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Hasil koordinasi tersebut, dua orang yang diduga terlibat dalam perekrutan telah diamankan sebelum korban dipulangkan.
Setelah korban berhasil keluar dari tempat kerjanya, petugas melakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai pihak yang menawarkan pekerjaan, perekrut, hingga orang-orang yang membantu proses komunikasi.
Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada BP3MI Jawa Barat dan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Hasil koordinasi tersebut, dua orang yang diduga terlibat dalam perekrutan telah diamankan sebelum korban dipulangkan.
“Untuk mengetahui proses perekrutan dalam setiap permasalahan PMI memang membutuhkan teknik tersendiri, terutama dalam melakukan wawancara mendalam kepada korban,” jelas Sutan.
“Untuk mengetahui proses perekrutan dalam setiap permasalahan PMI memang membutuhkan teknik tersendiri, terutama dalam melakukan wawancara mendalam kepada korban,” jelas Sutan.
Sutan juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan kewenangan untuk memberikan sanksi secara langsung kepada pemberi kerja yang berada di luar negeri.
Menurutnya, pemberian sanksi terhadap pemberi kerja harus mengacu pada regulasi hukum negara tempat peristiwa tersebut terjadi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menjalankan koordinasi melalui perwakilan diplomatik, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
Apabila ditemukan unsur pidana, laporan akan diteruskan kepada otoritas hukum negara setempat untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif, mulai dari pembekuan sementara hingga pencabutan izin perusahaan.
Lebih lanjut, Sutan menegaskan bahwa meskipun BP3MI bukan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana, pihaknya tetap menjalankan berbagai langkah preventif untuk mencegah TPPO.
Salah satunya melalui kolaborasi dengan BP2MI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi migrasi aman.
BP3MI juga mulai mendorong pembentukan Desa Migran Emas sebagai upaya memperkuat perlindungan pekerja migran dari tingkat desa.
Program tersebut diharapkan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat terkait peluang kerja dan prosedur penempatan PMI yang aman dan sesuai aturan.
Dalam kesempatan tersebut, Sutan juga memaparkan mekanisme penanganan pengaduan bagi PMI yang mengalami permasalahan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja.
Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi dokumen, seperti KTP, paspor, visa kerja, serta dokumen pendukung lainnya.
Apabila ditemukan indikasi perusahaan penempatan tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak kerja, BP3MI akan memanggil perusahaan bersangkutan untuk melakukan verifikasi.
Jika belum ditemukan penyelesaian, proses dilanjutkan melalui mediasi antara pekerja migran dan perusahaan penempatan.
Sementara bagi PMI nonprosedural yang sudah berada di Malaysia atau negara lain dan mengalami permasalahan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui media sosial maupun datang langsung ke kantor BP3MI.
Jika korban masih berada di luar negeri, BP3MI akan berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di negara tempat korban berada.
Untuk proses pemulangan, BP3MI menunggu surat dari perwakilan Indonesia sebagai dasar memfasilitasi kepulangan PMI, mulai dari titik kedatangan di perbatasan, pelabuhan maupun bandara hingga ke daerah asal.
Sutan turut mengungkapkan bahwa terdapat dua perusahaan penempatan yang memiliki kantor pusat di Kalimantan dan beroperasi di wilayah Kalimantan Barat, yakni PT Arwana Citra Lestari dan PT Arway.
Selain itu, terdapat sembilan kantor cabang perusahaan penempatan yang memiliki izin aktif beroperasi di Kalimantan Barat.
Khusus Kabupaten Sambas, BP3MI menyebut PT Arwana Citra Lestari masih tercatat aktif melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.
Menurutnya, data perusahaan penempatan tersebut nantinya akan dibagikan kepada peserta sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang memiliki izin resmi.
Dengan demikian, calon pekerja migran diharapkan tidak salah memilih perusahaan penyalur dan terhindar dari praktik perekrutan ilegal.
Sutan juga menyoroti kebijakan yang memungkinkan perusahaan melakukan perekrutan pekerja tanpa harus membuka kantor cabang di daerah tempat perekrutan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian BP3MI karena berpotensi menimbulkan tantangan dalam pengawasan terhadap petugas perekrutan di lapangan.
Karena itu, penguatan pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dinilai penting agar calon PMI tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan melalui jalur tidak resmi.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP3MI berharap masyarakat semakin memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara aman, mengetahui hak-haknya sebagai pekerja migran, serta mampu mengenali berbagai modus perekrutan yang berpotensi mengarah pada TPPO.
Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan perlindungan pekerja migran Indonesia dapat dimulai sejak proses perekrutan di desa hingga keberangkatan dan selama bekerja di luar negeri.
Pewarta : Dewi Setia Ningsih
