Corong Publik News, Singkawang, Kalbar // – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas menggelar seminar sosialisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengusung tema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Dayang Resort, Jalan Pasir Panjang Kilometer 5, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (11/11/2026), dan diikuti sekitar 120 peserta dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, serta Kota Singkawang.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait, yakni perwakilan Polda Kalimantan Barat IPDA Rega Nyari Pratama, BP3MI Kalimantan Barat Sutan Ahmad Ridho Harahap, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Heryy Pramono, serta Wakil Ketua LBH Rakha Singkawang Joko Budi Sutarno.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keberangkatan yang benar, perlindungan hukum, hak dan kewajiban, serta pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, mengatakan seminar ini merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Kota Singkawang.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang benar agar tidak terjebak dalam praktik penempatan pekerja migran secara nonprosedural.
Sunardi juga berharap ke depan SBMI Kota Singkawang dapat terbentuk dan melaksanakan kegiatan edukasi serta pendampingan secara langsung bagi masyarakat setempat.
“Harapan kami, ke depan SBMI Kota Singkawang bisa melaksanakan kegiatan ini secara langsung. Kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi agar masyarakat tidak terjebak menjadi pekerja migran nonprosedural, baik ke Malaysia maupun ke luar negeri lainnya. Bekerjalah melalui jalur resmi,” ungkap Sunardi.
Dalam kesempatan tersebut, Sunardi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 DPC SBMI Kabupaten Sambas telah menerima sekitar 37 laporan pengaduan terkait permasalahan pekerja migran Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar empat kasus masih dalam proses penyelesaian, sementara laporan lainnya disebut telah ditangani.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian SBMI adalah seorang perempuan asal Kabupaten Sambas, kelahiran tahun 1981, yang menurut Sunardi telah tinggal selama 31 tahun di Semenanjung Malaysia dan kini menghadapi persoalan dokumen identitas.
“Sekarang identitasnya tidak ada. Kasus ini sedang kami perjuangkan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, SBMI berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menempuh jalur resmi sebelum bekerja ke luar negeri, memastikan kelengkapan dokumen, serta memahami isi perjanjian kerja dan mekanisme pengaduan apabila menghadapi persoalan di negara penempatan.
Seminar tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara SBMI, pemerintah, aparat penegak hukum, imigrasi, dan lembaga bantuan hukum dalam mencegah penempatan PMI secara nonprosedural serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
( Rinto Andreas )
