Corong Publik News, Pontianak, Kalbar // – Pengamat sosial politik dan kebijakan publik, Syarif Usmulyadi Al Qadrie, menilai sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbagai proyek pembangunan strategis yang dikemas dalam semangat KMP, serta pembentukan Danantara, perlu mendapatkan pengawasan publik yang kuat agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Pandangan tersebut disampaikan Syarif melalui sebuah kajian bertajuk “MBG, KMP dan Danantara: Nasib Rakyat Indonesia di Ujung Jurang Nestapa” yang mengulas kebijakan pemerintah dari perspektif sosiologi politik dan ekonomi politik.
Menurutnya, meskipun program-program tersebut memiliki tujuan yang baik dan digadang-gadang sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, kebijakan publik tidak cukup dinilai hanya dari niat atau tujuan yang dicanangkan pemerintah.
“Dalam perspektif ilmu politik, pertanyaan yang harus dijawab adalah siapa yang memperoleh manfaat terbesar, siapa yang menanggung biaya, dan bagaimana distribusi kekuasaan berlangsung di balik kebijakan tersebut,” tulisnya.
MBG dan Potensi Penguatan Negara Paternalistik
Syarif menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dirancang pemerintah.
Ia menilai program tersebut berpotensi memperkuat pola hubungan negara yang bersifat paternalistik, yakni ketika negara diposisikan sebagai pihak yang menentukan kebutuhan masyarakat, sementara warga menjadi penerima manfaat yang pasif.
Menurutnya, bantuan sosial memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat menjadi sarana membangun legitimasi politik apabila tidak diimbangi dengan penguatan hak-hak warga negara.
Selain itu, ia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program tersebut.
Syarif mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal memiliki konsekuensi terhadap sektor lain karena sumber daya negara bersifat terbatas. Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan anggaran MBG tidak mengorbankan sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pembangunan Strategis dan Risiko Kesenjangan Manfaat
Dalam kajiannya, Syarif juga mengulas berbagai proyek pembangunan strategis yang saat ini dijalankan pemerintah.
Ia menilai pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada proyek-proyek besar berpotensi mengulang paradigma developmentalisme yang pernah berkembang di berbagai negara berkembang.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi atau pembangunan fisik, tetapi juga harus dilihat dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Negara melihat statistik, rakyat mengalami realitas. Negara melihat angka investasi, rakyat melihat harga kebutuhan pokok,” tulisnya.
Ia mengingatkan bahwa proyek-proyek bernilai besar juga berpotensi membuka ruang terjadinya kedekatan antara pemegang kekuasaan dan kelompok pemodal apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif.
Danantara dan Konsentrasi Aset Negara
Sorotan lain dalam kajian tersebut tertuju pada pembentukan Danantara yang akan mengelola aset negara dalam skala besar.
Menurut Syarif, yang menjadi pertanyaan utama bukan semata-mata soal kebutuhan pembentukan lembaga tersebut, melainkan bagaimana sistem pengawasan dijalankan.
Ia menilai semakin besar organisasi dan aset yang dikelola, maka semakin besar pula risiko terjadinya konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu apabila tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
“Dalam organisasi besar selalu ada kecenderungan munculnya kelompok elite yang memiliki kendali lebih besar terhadap pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Risiko Fiskal dan Harapan Publik
Syarif juga mengingatkan bahwa MBG, proyek-proyek pembangunan strategis, dan Danantara sama-sama membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar.
Dalam kondisi penerimaan negara yang masih menghadapi berbagai tantangan, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, apabila harapan masyarakat meningkat namun kondisi ekonomi sehari-hari tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, maka dapat muncul rasa ketidakpuasan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik.
Pentingnya Ruang Kritik dan Pengawasan Publik
Dalam kajiannya, Syarif menekankan pentingnya menjaga ruang kritik dan partisipasi publik dalam proses pengawasan kebijakan negara.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Semakin besar program yang dijalankan negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan publik.
Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan, praktik rente, maupun kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Manfaat bagi Rakyat
Di bagian akhir kajiannya, Syarif menegaskan bahwa keberhasilan MBG, KMP, maupun Danantara pada akhirnya akan ditentukan oleh dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut ukuran keberhasilan program-program tersebut bukan terletak pada besarnya anggaran, publikasi, maupun narasi politik yang dibangun, melainkan pada indikator kesejahteraan masyarakat seperti keterjangkauan harga pangan, peningkatan lapangan kerja, kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan menurunnya kesenjangan sosial.
“Ketiganya akan diuji oleh realitas sehari-hari rakyat Indonesia. Jika manfaat yang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan sumber daya yang digunakan, maka program tersebut berisiko menjadi monumen politik yang mahal,” tutupnya.
( Rinto Andreas )
