Corong Publik, Pontianak, Kalbar // Dr. Herman Hofi Munawar menanggapi polemik pernyataan Wakil Wali Kota Pontianak yang sempat memicu ketersinggungan di tengah masyarakat karena dimaknai secara literal atau apa adanya. Pernyataan tersebut memunculkan kontradiksi dan resistensi di ruang publik.
Namun demikian, Herman menilai apabila dicermati dengan pendekatan positif atau positive framing, terdapat pesan substantif yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
“Pesan tersiratnya adalah penegasan bahwa Pemkot Pontianak memiliki komitmen penuh untuk memaksimalkan anggaran pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Tujuannya agar ke depan tidak ada lagi stigma atau narasi ‘anak tiri’ terhadap kawasan tersebut,” ujar Herman, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, persoalan utama terletak pada cara penyampaian yang dinilai kurang tepat sehingga menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
“Dalam komunikasi politik, cara penyampaian sering kali lebih sensitif dibandingkan substansi pesan itu sendiri. Ketika sebuah komitmen disampaikan dengan nada yang terkesan konfrontatif, esensi niat baiknya dapat tenggelam oleh polemik bahasa,” jelasnya.
Herman juga menilai reaksi sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pontianak Utara merupakan hal yang wajar. Ia menyebut sikap tersebut lahir dari tanggung jawab moral para wakil rakyat terhadap konstituennya.
“Ketika masyarakat merasa tersinggung, tentu wakilnya ikut merasakan hal yang sama. Sebagai penyambung aspirasi rakyat, respons keras dari anggota DPRD dapat dipahami sebagai bentuk pembelaan terhadap harga diri masyarakat yang mereka wakili,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Herman mengatakan sikap kritis DPRD diperlukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi anggaran pembangunan.
Ia menambahkan, stigma “anak tiri” yang berkembang di tengah masyarakat Pontianak Utara, terutama terkait pembangunan infrastruktur, seharusnya dipandang sebagai bentuk perhatian dan harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kritik itu bukan serangan personal ataupun bentuk pembangkangan. Justru itu menjadi indikator bahwa masyarakat Pontianak Utara sangat peduli terhadap percepatan pembangunan di wilayahnya,” katanya.
Menurut Herman, polemik yang terjadi sebaiknya dijadikan momentum untuk memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif demi mendorong pembangunan yang lebih merata.
“Jika energi eksekutif dan legislatif dapat disatukan, maka akselerasi pembangunan di Pontianak Utara akan berjalan lebih cepat, harmonis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
( Heru )
