Corong Publik News, Singkawang, Kalbar // – Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan sosial biasa. Ia adalah taruhan besar pemerintahan Presiden Prabowo terhadap masa depan generasi Indonesia. Namun di balik niat mulia itu, ada pertanyaan yang belum terjawab dengan jujur: apakah kita benar-benar siap, pada Kamis (02/07/2026)
Data berbicara lebih keras dari retorika. Anggaran MBG 2025 ditetapkan 71 triliun rupiah untuk 17,9 juta penerima, lalu melonjak empat kali lipat menjadi 335 triliun rupiah pada 2026 untuk 82,9 juta jiwa. Angka itu terdengar megah. Tapi megahnya angka tidak otomatis berarti megahnya dampak terutama ketika fondasinya belum kokoh.
Ambil satu contoh yang paling gamblang. Untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program ini, Indonesia membutuhkan sekitar satu juta ekor sapi perah tambahan. Biayanya? 36,75 triliun rupiah atau 51,76 persen dari seluruh anggaran MBG 2025. Lebih dari separuh anggaran satu tahun habis hanya untuk satu komoditas. Bukan untuk menu lengkap. Bukan untuk distribusi. Bukan untuk pengawasan. Hanya untuk sapi. Ini bukan kritik terhadap gagasannya. Ini adalah alarm terhadap perencanaannya.
Soal gizi, kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Biaya per porsi ditetapkan Rp10.000 per hari. FAO menetapkan standar kecukupan pangan untuk Indonesia di angka Rp73.681 per hari. Selisihnya 636 persen. Kita tidak sedang membicarakan perbedaan yang bisa ditoleransi kita sedang membicarakan jurang yang memisahkan program bergizi dari program yang sekadar mengenyangkan.
Yang lebih menyentil: total belanja pegawai nasional 2025 mencapai 513,22 triliun rupiah. Negara ini mampu menggaji aparatnya tujuh kali lipat dari anggaran MBG. Artinya, persoalannya bukan kapasitas fiskal—melainkan pilihan prioritas. Dan pilihan itu, sampai hari ini, belum berpihak pada kualitas gizi anak-anak Indonesia.
KPK mencatat bahwa pengadaan barang dan jasa adalah jenis perkara korupsi terbanyak pada 2024 63 dari 128 perkara, hampir separuh dari seluruh penanganan. Setahun sebelumnya, 305 dari 761 kasus korupsi yang ditangani penegak hukum juga bermuara pada pengadaan. Ini bukan tren baru. Ini adalah pola yang telah berlangsung lama dan belum berhasil diputus.
MBG, dengan skema sentralistik yang berlaku saat ini, berjalan tepat di atas pola itu. Potensi kebocoran diperkirakan 8,52 triliun rupiah per tahun 12 persen dari anggaran 2025. Secara total, proyeksi kerugian akibat kebocoran dalam skema ini bisa menyentuh 85 triliun rupiah. Ironisnya, angka itu melampaui seluruh anggaran MBG 2025 yang berjumlah 71 triliun. Kita berpotensi kehilangan lebih banyak dari yang kita belanjakan.
Padahal, model desentralistik yang melibatkan pemerintah daerah dan ekosistem lokal diproyeksikan menghemat 6,745 triliun rupiah per tahun. Perbedaan itu bukan hanya angka efisiensi adalah ratusan juta porsi makan bergizi yang bisa diselamatkan dari kebocoran.
Di lapangan, ketimpangan wilayah memperburuk segalanya. Indonesia Timur dengan logistik yang terbatas dan harga bahan pangan yang jauh di atas rata-rata nasional berpotensi menjadi zona yang paling sedikit merasakan manfaat program ini, padahal justru daerah itulah yang paling membutuhkannya. Program seragam yang dirancang dari pusat hampir mustahil mengakomodasi keberagaman kondisi geografis dan kapasitas lokal yang sekompleks Indonesia.
Di sisi hulu, ketergantungan pada impor bukan hanya masalah ekonomi adalah kerentanan strategis. Ketika rantai pasok global terguncang atau rupiah melemah, program makan bergizi anak-anak Indonesia tidak bisa bergantung pada kesediaan pasar internasional.
Solusinya sebenarnya tidak rumit untuk dirumuskan yang sulit adalah kemauan untuk melaksanakannya.
Naikkan standar biaya per porsi mendekati acuan FAO. Beralih ke model distribusi desentralistik. Libatkan ahli gizi dalam penyusunan menu berdasarkan Angka Kecukupan Gizi nasional. Wajibkan minimal 85 persen bahan baku dari dalam negeri. Empat langkah itu bukan teori itu kebutuhan minimum agar program ini tidak sekadar menjadi proyek distribusi berbiaya triliunan yang miskin dampak gizi.
MBG adalah gagasan yang layak diperjuangkan. Tapi program besar yang berjalan di atas fondasi yang rapuh tidak akan menghasilkan generasi yang kuat hanya akan menghasilkan laporan keberhasilan di atas kertas sementara anak-anak kita tetap kekurangan gizi di lapangan.
Pemerintah masih punya waktu untuk membenahi fondasi ini sebelum 335 triliun rupiah 2026 sepenuhnya bergulir. Pertanyaannya sederhana: apakah ada keberanian untuk melakukannya.(Red)
Sumber :
Muhammad Alfi Syahri
Muhammad Gerhan A.
Abdul Hakim
Ekky Ilham fitriadi
Winda
Maryani
Peserta Intermediate Traning (Latihan Kader 2) HMI Cabang Singkawang
