Corong Publik News, Singkawang, Kalbar // – Pemadaman listrik massal yang terjadi di Kota Singkawang dalam beberapa hari terakhir memicu keluhan dari berbagai kalangan masyarakat. Gangguan pasokan listrik tersebut dinilai tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang dari Fraksi Gerindra, Harry Sarasati Widha, S.SE., saat memberikan tanggapannya pada Jumat (3/7/2026) malam.
Menurut Harry, sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian, terganggunya pasokan listrik dalam waktu yang cukup lama berpotensi menurunkan produktivitas usaha sekaligus memengaruhi kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang.
“Berdasarkan pantauan di sejumlah pusat kegiatan ekonomi, seperti kawasan Pasar Hongkong dan sentra-sentra usaha kecil lainnya, banyak pelaku usaha mengaku mengalami penurunan omzet akibat terganggunya operasional usaha. Warung makan, kedai kopi, toko kelontong, hingga industri rumahan kesulitan menjalankan aktivitas karena peralatan produksi maupun sistem transaksi bergantung pada pasokan listrik,” ujarnya.
Harry mengatakan, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan dari sisi operasional usaha. Sejumlah pelaku UMKM juga menghadapi potensi kerugian akibat bahan makanan yang disimpan di lemari pendingin mengalami penurunan kualitas bahkan membusuk. Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan kerusakan peralatan elektronik rumah tangga akibat gangguan kelistrikan. Tidak sedikit pula pelaku usaha dan warga yang memelihara hewan dengan sistem pendukung berbasis listrik turut terdampak.
“Di era digital seperti saat ini, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan penerangan, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang menopang aktivitas ekonomi. Ketika pemadaman berlangsung berjam-jam, transaksi digital terhambat, proses produksi terhenti, pelayanan kepada konsumen terganggu, dan kerugian finansial yang dialami masyarakat menjadi nyata,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Harry berharap PT PLN (Persero) dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman, langkah-langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan, serta strategi mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, transparansi informasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kepastian kepada para pelaku usaha.
“Selain itu, masyarakat juga berharap adanya kepastian mengenai mekanisme kompensasi apabila pelanggan memang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku. Harapan tersebut muncul karena selama ini masyarakat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar tagihan listrik tepat waktu, sementara keterlambatan pembayaran umumnya dikenai sanksi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Harry menambahkan, apabila terjadi gangguan pelayanan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan dunia usaha, PLN diharapkan tidak hanya fokus pada percepatan pemulihan jaringan, tetapi juga memberikan penjelasan yang akuntabel, pelayanan yang responsif, serta memenuhi hak-hak pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meminimalkan dampak ekonomi yang harus ditanggung masyarakat Kota Singkawang,” pungkasnya.
( Heru )
